Gagasan pemecahan UU Pemerintah Daerah menjadi tiga varian, yaitu UU Pemerintah Daerah (Pemda), UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan UU Desa, kembali menguat. Kali ini, tuntutan muncul melalui realisasi UU Desa yang diprakarsai Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Saat melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah, DPD mendapat desakan agar segera menuntaskan pembentkan UU Desa. Undang-undang ini bertujuan agar desa semakin otonom mengurus diri sendiri setelah selama ini hanya jadi sumber pendapatan dengan melupakan aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerintahannya.
Menurut Idris Zaini, anggota DPD asal Riau, RUU Desa harus segera dituntaskan untuk kepentingan daerah. “Harus dituntaskan demi kepentingan daerah, bukan elit,” kata Idris ketika membacakan Laporan Kegiatan di Daerah pada lanjutan Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Gedung Nusantara V Senayan belum lama ini. Read the rest of this entry »
