Menguak Misteri Presiden Ke 7 Indonesia

Diskursus politik pada setiap menjelang pergantian kepemimpinan di Indonesia selalu diwarnai komentar para futurolog Jawa tentang sosok pemimpin yang akan tampil dengan berbagai akibatnya. Para spiritualis atau mistikus saling melontarkan pendapat berdasarkan pakem kepemimpinan yang ditulis oleh para pujangga masa lalu atau sesuai pandangan batin mereka sendiri, atau berdasarkan hasil perhitungan jangka yang mereka pelajari. Selain melalui media massa dan secara nasional, perbincangan itu juga terjadi pada kalangan masyarakat bawah di warung-warung kopi atau hanya pada kalangan orang-orang tertentu.

Kepemimpinan Profetik

[ H.M. Aksa Sanjaya ] Pemimpin adalah pelayan bagi rakyatnya. Pemimpin bukanlah seseorang yang dengan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya lantas menelantarkan rakyat yang dipimpinnya, atau bahkan menjerumuskan umat manusia pada kehancuran. Seperti yang Rasulullah Saw sampaikan dalam sebuah hadist: “dua dari golonganku yang apabila mereka baik maka baik semua manusia dan apabila mereka buruk maka buruklah semua manusia; mereka itu adalah Ulama dan Umaro.

Umaro didefinisikan secara sederhana sebagai pemimpin. Namun dalam konteks ini, saya ingin mengatakan bahwa Umaro tidak selalu disimbolkan sebagai individu, tapi sebagai sebuah sistem pemerintahan. Hal ini berangkat dari pemikiran bahwa pemimpin dan kepemimpinan itu sendiri merupakan sistem integral yang saling terkait dengan sub-sistem pendukung lainnya untuk menyejahterakan rakyat yang dipimpinnya.

Lepasnya P. Sipadan & Ligitan

[ Kolonel Ctp Drs. Umar S. Tarmansyah, ] Putusan Mahkamah Internasional / MI, International Court of Justice (ICJ) tanggal 17-12-2002 yang telah mengakhiri rangkaian persidangan sengketa kepemilikan P. Sipadan dan P. Ligitan antara Indonesia dan Malaysia mengejutkan berbagai kalangan. Betapa tidak, karena keputusan ICJ mengatakan kedua pulau tersebut resmi menjadi milik Malaysia.Disebutkan dari 17 orang juri yang bersidang hanya satu orang yang berpihak kepada Indonesia. Hal ini telah memancing suara-suara sumbang yang menyudutkan pemerintah khususnya Deplu dan pihak-pihak yang terkait lainnya. Dapat dipahami munculnya kekecewaan di tengah-tengah masyarakat, hal ini sebagai cermin rasa cinta dan kepedulian terhadap tanah air.

Arti Penting Sejarah

Pidato Pramoedya Ananta Toer pada peluncuran ulang Media Kerja Budaya,14 Juli 1999   di Aula Perpustakaan Nasional

Para hadirin yang terhormat,

Sebetulnya apa yang saya katakan dalam 10 tahun ini sudah sering saya katakan secara lisan. Sekarang saya sampaikan lagi secara lisan.  Pertamakali tentang negara kita adalah negara maritim terdiri dari belasan ribu pulau tetapi mengapa diduduki oleh Angkatan Darat. Dari bupati kadang-kadang sampai kepala desa. Mengapa ini bisa terjadi . Ini adalah kesalahan historis. Kesalahan lain dengan kekeliruan. Kesalahan berasal dari sudah dari otak, kalau keliru itu adalah salah dalam pelaksanaan teknis. Kenapa terjadi kesalahan ini?

Kebangsaan & Kemiskinan

Ketika ditanya apakah permasalahan bangsa pada saat ini yang paling mendera. Sertamerta orang akan menjawab, ”Kemiskinan.”

Sesudahnya kemudian berbicara problematika perikehidupan yang lain. Sebenarnya, kemiskinan dihadapi penduduk semua negara di dunia dengan intensitas berbeda-beda. Ekonom sering menyebut bahwa economic growth is necessary but not sufficient.

Ternyata pertumbuhan tidak serta-merta mampu menurunkan jumlah penduduk miskin apabila tidak diikuti perbaikan kapabilitas sumber daya manusia. Akumulasi dana masyarakat yang besar tidak berkontribusi nyata bagi penanggulangan kemiskinan jika tidak didistribusikan ke sektor riil, khususnya mendukung usaha gurem dan mikro, yang orang sering menyebutnya dengan ekonomi rakyat.

Desa Kuat, Nasionalisme Mantap

Gagasan pemecahan UU Pemerintah Daerah menjadi tiga varian, yaitu UU Pemerintah Daerah (Pemda), UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dan UU Desa, kembali menguat. Kali ini, tuntutan muncul melalui realisasi UU Desa yang diprakarsai Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Saat melakukan kunjungan kerja di beberapa daerah, DPD mendapat desakan agar segera menuntaskan pembentkan UU Desa. Undang-undang ini bertujuan agar desa semakin otonom mengurus diri sendiri setelah selama ini hanya jadi sumber pendapatan dengan melupakan aspek pemberdayaan masyarakat dan pemerintahannya.

Menurut Idris Zaini, anggota DPD asal Riau, RUU Desa harus segera dituntaskan untuk kepentingan daerah. “Harus dituntaskan demi kepentingan daerah, bukan elit,” kata Idris ketika membacakan Laporan Kegiatan di Daerah pada lanjutan Sidang Paripurna DPD yang dipimpin Wakil Ketua DPD Irman Gusman di Gedung Nusantara V Senayan belum lama ini.

Hentikan Privatisasi BUMN

Teori matematika seri II bisa terulang jika program/rencana privatisasi BUMN berlan­jut.Kalau BUMN sudah habis apakah mungkin pulau-pulau diprivitasi satu per satu karena tidak mempunyai solusi?

Di lain pihak kita dapat sak­si­kan mobil dinas yang baru-baru dengan merk bergengsi dan gedung pemerintahan yang mewah dengan full AC. Bahkan ru­mah salah seorang bupati men­­­capai miliaran rupiah. Un­tuk inikah privatisasi aset bang­sa? Pada permulaan tahun 60-an atau di zaman orde lama yang diantar jemput dengan mobil dinas hanya dekan untuk salah satu perguruan tinggi di Ban­dung. Itu pun mobilnya sedan kecil, Fiat 1100 D.Orang bijak bilang, anak jangan di­man­jakan nanti akan me­rong­rong orang­tua. Demikian juga pejabat/birokrat sebagai pela­yan masya­rakat jangan diman­ja­kan nanti bisa me­nyeng­sara­kan bangsa. Karena itu, APBN dan APBD dipangkas untuk me­ngh­indari pri­va­tisasi yang berak­hir pada kerusakan bangsa.

Zulfan Armiya, Ciputat Tangerang. Senin, 05 Januari 2009, 06:23:42, http://rakyatmerdeka.co.id